Pedagang Merana Akibat Eksekusi Kolam Renang Brantas

Sedikitnya, 10 pedagang terancam kehilangan mata pencaharian akibat eksekusi kolam renang Brantas. Mereka adalah para pedagang di kantin kolam renang peninggalan Belanda tersebut yang kini sedang kebingungan mencari tempat berjualan yang baru.

Seperti yang dialami Magdalena, pedagang yang berjualan di kantin kolam renang Brantas. Wanita yang sudah menekuni profesinya sejak tahun 1994 itu hanya bisa pasrah karena tidak dapat lagi berjualan di kolam renang Brantas. Padahal, keuntungan dari berjualan itulah yang digunakan untuk menghidupi dan menyekolahkan kedua anaknya yang kini duduk di kelas 2 SMA dan 1 SMP. Dalam sehari, penghasilan yang diperoleh mencapai Rp 100.000 – Rp 200.000.

“Kalau disini (kolam renang Brantas,red) kan cukup ramai. Apalagi kalau ada rombongan anak sekolah. Tapi setelah ini saya sendiri bingung, mau cari tempat jualan dimana lagi. Mungkin untuk sementara, saya jualan di rumah, sampai menemukan tempat baru,” katanya kepada reporter JJFM, Kamis (17/1).

Magdalena tidak berharap banyak, sebab sejak suaminya meninggal, dia menjadi tulang punggung keluarga. “Saya hanya ingin kedua anak saya dapat melanjutkan sekolah dan mendapat pekerjaan,” tambah wanita yang tinggal di Gresik itu.

Kolam renang Brantas sendiri merupakan kolam renang peninggalan Belanda yang dulu hanya diperuntukkan bagi noni-noni Belanda dan kaum Eropa. Setelah merdeka, kolam renang tersebut secara otomatis jatuh ke tangan Pemerintah Kota Surabaya dan difungsikan sebagai kolam renang rakyat. Selain masyarakat umum dan atlet – atlet renang, banyak juga anak sekolah yang memanfaatkan kolam renang itu kegiatan ekstrakurikuler.

Pada 1973 muncul informasi bahwa kolam renang tersebut jatuh ke tangan perorangan, yaitu Tedjo Bawono yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan BPN Surabaya. Pemkot Surabaya lantas mengajukan gugatan dan ingin kembali menguasai kolam renang tersebut. Perebutan cukup alot mulai terlihat sejak kepemimpinan Walikota Surabaya, Sunarto Sumoprawiro.

Pada 1994, MA memenangkan Tedjo Bawono sebagai pemilik kolam renang Brantas. Pada 1997, dilakukan eksekusi pertama kali dan berhasil digagalkan oleh warga sekitar. Begitu juga dengan eksekusi kedua pada 2002 yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Saat itu, secara hukum, posisi Pemkot Surabaya sudah tidak berdaya, namun Bambang DH selaku Walikota Surabaya bersikukuh untuk membuka kembali kasus tersebut dan mencari bukti baru. Hasilnya, ditemukan adanya unsur pidana dalam peralihan hak ke Tedjo.

Menurut Bambang saat itu, kolam renang tersebut menjadi milik pemerintah sejak Indonesia merdeka. Sayangnya, niat baik Pemkot menyerahka ke pihak ketiga untuk mengelolanya justru menjadi boomerang hingga berbuntut hilangnya kolam renang bersejarah itu.

Bambang juga terkejut ketika MA menerbitkan putusan PK atau Peninjauan Kembali yang memenangkan Tedjo sebagai pemilik syah kolam renang Brantas. Setelah ditelusuri, ternyata surat novum atau bukti baru yang dikirim ke MA berhenti di PN Surabaya selama 3,5 bulan.

Juli 2007, PN Surabaya kembali mengeksekusi kolam renang Brantas, namun gagal. Hingga akhirnya, Kamis (17/1), PN Surabaya berhasil mengeksekusi kolam renang tersebut. Dampak dari eksekusi tersebut, 10 pedagang dan 18 karyawan terancam kehilangan pekerjaan. (noe)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: